Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai

Selamat datang di sohanews.com gudangnya informasi pendidikan! Anda sedang mencari contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai? Jika benar, silahkan Anda simak artikel ini sekarang juga!

Kutipan dari situs webKBBI V,tesis adalah esai ilmiah yang harus ditulis siswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pelatihan akademiknya.

Mengerjakan skripsi ini tentu tidak mudah. Bahkan, terkadang siswa harus mendaftar berkali-kali Judul skripsi yang berbeda-beda antara supervisor dan dosen.

Penentuan judul skripsi ini sangat mempengaruhi proses hingga akhir. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan minat dan materi yang dipelajari.

Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk rutin membaca buku dan tesis atau jurnal sebelumnya untuk menentukan judul tesis yang tepat.

Berdiskusi dengan senior dan dosen pembimbing juga menjadi cara lain dalam mencari judul skripsi.

200 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum Dipakai

Dibawah ini kami paparkan Judul Skripsi Hukum Pidana yang bisa Anda jadikan referensi, silahkan disimak!

 

1. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pidana terhadap Hak Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan”
2. “Implikasi Pidana terhadap Tindak Pencucian Uang dalam Bisnis Online”
3. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
4. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Saksi di Persidangan Tindak Pidana”
5. “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan”
6. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”
7. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara atas Tindak Pidana Transnasional”
8. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana”
9. “Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati sebagai Hukuman Pidana Terberat dan Hak Asasi Manusia”
10. “Penerapan Prinsip Non-Bis in Idem dalam Sistem Peradilan Pidana”
11. “Implikasi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Orang Kaya”
12. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kebebasan Beragama”
13. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas Legalitas dalam Penanganan Kasus Pidana Perdata”
14. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual”
15. “Tanggung Jawab Pidana atas Tindak Pidana Cyberbullying di Lingkungan Pendidikan”
16. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Whistleblower”
17. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan dalam Kasus Pidana Kekerasan Seksual”
18. “Penerapan Asas Kesetaraan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan”
19. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Terorisme di Ruang Cyber”
20. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana”
21. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Menghambat Pembangunan Ekonomi”
22. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”
23. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Internasional”
24. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Mengakses Layanan Rehabilitasi”
25. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Narkotika yang Gagal Rehabilitasi”
26. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Anak sebagai Korban”
27. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Kejahatan Cyber di Bidang Keuangan”
28. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Pelaku Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana”
29. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Terorisme yang Menyesal”
30. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Trafficking dalam Perspektif Hukum Internasional”
31. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara atas Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Pendidikan”
32. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana”
33. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”
34. “Penerapan Asas Legalitas dalam Penanganan Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
35. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Pembajakan Produk Kesehatan”
36. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Pelaku Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana”
37. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Cyberbullying”
38. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Orang Tua terhadap Anak”
39. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Lingkungan”
40. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Korupsi yang Menunjukkan Kerjasama”
41. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Pemerkosaan terhadap Anak”
42. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika”
43. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Kejahatan Cyber di Bidang Ekonomi”
44. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana”
45. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Trafficking yang Menunjukkan Kerjasama”
46. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak di Ruang Cyber”
47. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara atas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan”
48. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Terorisme yang Mengakses Pendidikan”
49. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Kejahatan Cyber terhadap Ekosistem”
50. “Penerapan Asas Legalitas dalam Penanganan Kasus Pidana Korupsi”
51. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Ruang Cyber”
52. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana”
53. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Pencemaran Nama Baik”
54. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak oleh Orang Tua”
55. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Kekerasan Seksual”
56. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Narkotika yang Mengalami Gangguan Jiwa”
57. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual”
58. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Trafficking”
59. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Terorisme di Ruang Cyber terhadap Keamanan Nasional”
60. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Pelaku Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana”
61. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Cyberbullying terhadap Anak”
62. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi”
63. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Pembajakan Produk Kesehatan”
64. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menjalani Rehabilitasi”
65. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”
66. “Penerapan Asas Kesetaraan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan”
67. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penculikan Anak di Lingkungan Pendidikan”
68. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Terorisme yang Mengakses Layanan Rehabilitasi”
69. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Narkotika di Lingkungan Pendidikan”
70. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Orang Tua”
71. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Kejahatan Cyber di Bidang Keuangan”
72. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana”
73. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Kekerasan Seksual yang Menunjukkan Penyesalan”
74. “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan”
75. “Implikasi Hukum Pidana atas Tindak Pidana Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual di Ruang Cyber”
76. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Korupsi sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana”
77. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Terorisme yang Mengikuti Program Deradikalisasi”
78. “Pengaturan Pidana terhadap Tindak Pidana Trafficking di Bidang Pendidikan”
79. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Negara dalam Penanganan Kasus Pidana Penculikan Anak oleh Orang Tua”
80. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Pidana Pemerkosaan yang Menjalani Rehabilitasi”
81. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Pidana Cyberbullying di Sektor Pendidikan”
82. Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
83. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
84. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
85. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
86. Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
87. Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
88. Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia
89. Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia.
90. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
91. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
92. Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp)
93. Penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) (studi kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang )
94. Penegakan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Pangkalpinang
95. Penegakan hukum pidana oleh dinas perhubungan (LLAJ) sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
96. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan benteng Toboali sebagai situs bernilai tinggi ditinjau dari undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya
97. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Pangkalpinang
98. Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
99. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
100. Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan
101. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif
102. Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloid Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
103. Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Poltabes Surabaya).
104. Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak).
105. Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Pengadilan Negeri Sleman.
106. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian.
107. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBERGLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
108. TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
109. PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
110. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
111. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
112. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
113. TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
114. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
115. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
116. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)
117. STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
118. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
119. PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI)
120. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA
121. PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
122. STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007
123. UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
124. PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
125. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)
126. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta)
127. KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)
128. ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
129. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
130. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan)
131. ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA)
132. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)
133. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA
134. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN,
135. KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta)
136. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM
137. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
138. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)
139. ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO
140. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten)
141. KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA)
142. ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURAPELAKSANAAN PROGRAM ”ZERO STREET CRIME” SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI
143. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
144. PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951)
145. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
146. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL
147. TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR
148. IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA
149. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN
150. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08
151. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA
152. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
153. PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
154. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
155. ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
156. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
157. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
158. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
159. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
160. Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
161. Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Provinsi Jawa Barat
162. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
163. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota Pontianak Kalimantan Barat)
164. Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana
165. Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
166. Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
167. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
168. Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
169. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
170. Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
171. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
172. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
173. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
174. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
175. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
176. ertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
177. Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
178. Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
179. Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
180. Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
181. Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
182. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Pidana
183. Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Uang oleh Pejabat Publik
184. Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
185. Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi dalam Penegakan Hukum Pidana
186. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika
187. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
188. Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
189. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika
190. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
191. Analisis Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
192. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana
193. Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
194. Penyelesaian Alternatif dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
195. Analisis Terhadap Pengaruh Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
196. Analisis Terhadap Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum Pidana
197. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)
198. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)
199. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 456/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)
200. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).

Question

1. Apakah saya harus memilih judul yang kontroversial untuk mendapatkan perhatian?
   Jawaban: Tidak selalu. Yang terpenting adalah memilih judul yang sesuai minat, relevan dengan bidang studi, dan dapat diteliti secara mendalam.
2. Bagaimana cara menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk skripsi hukum pidana?
   Jawaban: Pilihlah metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Metode kualitatif cocok untuk eksplorasi mendalam, sementara metode kuantitatif cocok untuk analisis statistik.
3. Apakah saya harus memilih topik yang belum pernah diteliti sebelumnya?
   Jawaban: Tidak harus. Yang terpenting adalah kontribusi Anda dalam mengembangkan pemahaman atau memberikan sudut pandang baru terhadap topik yang sudah ada.

Akhir Kata

Semoga rekomendasi Judul Skripsi Hukum Pidana yang Belum dipakai ini bisa membantu Anda. Terimakasih telah membaca dan share artikel ini jika bermanfaat 🙂