Judul Skripsi Hukum Pidana yang Mudah Dikerjakan

Selamat datang di sohanews.com gudangnya informasi pendidikan! Anda sedang mencari contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang mudah dikerjakan? Jika benar, silahkan Anda simak artikel ini sekarang juga!

Kutipan dari situs webKBBI V,tesis adalah esai ilmiah yang harus ditulis siswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pelatihan akademiknya.

Mengerjakan skripsi ini tentu tidak mudah. Bahkan, terkadang siswa harus mendaftar berkali-kali Judul skripsi yang berbeda-beda antara supervisor dan dosen.

Penentuan judul skripsi ini sangat mempengaruhi proses hingga akhir. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan minat dan materi yang dipelajari.

Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk rutin membaca buku dan tesis atau jurnal sebelumnya untuk menentukan judul tesis yang tepat.

Berdiskusi dengan senior dan dosen pembimbing juga menjadi cara lain dalam mencari judul skripsi.

220+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru dan Terpopuler

Dibawah ini kami paparkan Judul Skripsi Hukum Pidana yang bisa Anda jadikan referensi, silahkan disimak!

  1. Tanggung jawab pidana anggota Abri dalam kasus penuntutan terhadap warga sipil.
  2. Investigasi jika tertangkap basah.
  3. Pencurian listrik bukanlah tindak pidana korupsi.
  4. Aspek kriminal dari perdagangan seks tingkat tinggi.
  5. Penggunaan Bilyet Giro sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penggelapan.
  6. Analisis Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
  7. Pencurian ikan di Pasar Ikan X
  8. Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP.
  9. Analisa Hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan.
  10. Pembatalan Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, dan Tabloit Detik serta Masalah Hukum.
  11. Hak Penolakan dalam Kejahatan Pers.
  12. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam hal tidak dikeluarkannya bukti kepemilikan sah atas jual beli mobil Tahan.
  13. Pertanggungjawaban pidana anggota Abri dalam kasus pembunuhan.
  14. Akibat Hukum Penyitaan Secara Ilegal Secara hukum, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui lembaga praperadilan.
  15. Kebijakan non-punitif dalam menangani kejahatan perbankan (kajian tentang lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan.
  16. Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan PN X Nomor: 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
  17. Analisis peranan saksi ahli dalam penyelesaian perkara pidana
  18. Kejahatan korupsi dalam perspektif hukum Islam
  19. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Perspektif Pidana
  20. Penegakan hukum pidana dalam kasus penggelapan yang dilakukan pejabat publik
  21. Analisis Putusan Sanksi Pidana Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
  22. Analisis Penerapan Asas Ketelitian Dalam Penegakan Hukum Pidana
  23. Analisis Putusan MA dalam Proses Peninjauan Kembali Menolak Hukuman Mati Terdakwa Hengky Gunawan Karena Kasus Narkoba
  24. Kebijakan hukum pidana Asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat salah dalam perspektif reformasi hukum pidana.
  25. Anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana.
  26. Hukum pidana skade terhadap program komputer dan data.
  27. Analisis Upaya Pemerintah Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
  28. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X Nomor 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
  29. Konflik hukum antara korupsi dan pencurian (Review kasus tindak pidana penurunan angka Kwh meter dan penerapan hukum yang sesuai).
  30. Analisis Hukum Sistem Pembuktian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.
  31. Penerapan UU Tindak Pidana Ekonomi terhadap pengangkut cengkeh antardaerah tanpa izin.
  32. Keberadaan dan Implementasi UU No. Ll/Pnps/1963 Tentang Berakhirnya Kegiatan Subversif Sebagai Sumber Hukum Positif di X
  33. Dakwaan berdasarkan hukum pidana dan permasalahannya
  34. Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan narkoba oleh personel polisi
  35. Perbuatan melawan hukum yang bersifat material mempunyai fungsi positif dan negatif dalam tindak pidana korupsi
  36. Tinjauan Hukum Komparatif Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law
  37. Analisis tanggung jawab penyidik ​​kepolisian terkait salah penangkapan atau kesalahan persona
  38. Kajian hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah (Studi pada Satlantas Polrestabes Medan)
  39. Penerapan denda dalam hukum pidana (studi pelanggaran lalu lintas di Medan)
  40. Analisis Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual
  41. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga
  42. Tinjauan hukum tentang pengaturan pembebasan bersyarat dalam sistem peradilan pidana
  43. Analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam perkawinan
  44. Tinjauan Hukum Kejahatan Judi Online di Indonesia
  45. Analisis hukum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan identitas
  46. Tinjauan hukum terhadap pengaturan aspek sanksi hukum dalam perkara tindak pidana perjudian
  47. Analisis kebijakan pemerintah dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba pada remaja
  48. Kejahatan perjudian di masyarakat
  49. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya
  50. Analisa Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
  51. Pengaruh aspek psikologis terhadap pelaku tindak pidana
  52. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyberbullying
  53. Analisis kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencurian mobil
  54. Kejahatan Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Bagi Korban
  55. Investigasi kejahatan pencurian dengan kekerasan: Perspektif kebijakan polisi
  56. Tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangannya
  57. Analisis hukum penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana
  58. Kejahatan pencurian dengan kekerasan: studi kasus di perkotaan
  59. Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Keputusan Kajian Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
  60. Tindak pidana perkosaan dalam perspektif reformasi hukum pidana
  61. Analisis Hukum mengenai Adanya Ciri-ciri Ilegal dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
  62. Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Hubungannya dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Penegakan Peraturan Daerah yang Ada Sanksi Pidananya di Provinsi X
  63. Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba (studi kasus di Kota X)
  64. Peran jaksa dalam melaksanakan putusan hakim dalam perkara pidana
  65. Analisis alasan pengadilan menjatuhkan hukuman mati
  66. Fungsionalisasi sistem pembinaan narapidana dalam perwujudan tujuan pemasyarakatan
  67. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di bidang perbankan
  68. Profesionalisme dan independensi kepolisian di bidang penyidikan sebagai subsistem peradilan pidana
  69. Kebijakan perundang-undangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan penerapannya
  70. Tinjauan kritis terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi
  71. Kebijakan Peradilan Pidana dalam Menangani Kejahatan Sh di Bidang Merek
  72. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian
  73. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan pengangkutan kayu ilegal menurut undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  74. Akibat Hukum Penyitaan Secara Ilegal Secara hukum, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui lembaga praperadilan.
  75. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
  76. Kebijakan non-punitif dalam menangani kejahatan perbankan (kajian tentang lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan.
  77. Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
  78. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kontribusi terhadap reformasi hukum pidana.
  79. Harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan tindak pidana korupsi di X
  80. Kebijakan hukum pidana dalam implementasinya, nilai keadilan dan kepastian hukum (studi kasus pencemaran nama baik).
  81. Perumusan kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
  82. Analisis Penerapan Sistem Penangkapan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
  83. Kebijakan peradilan pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan kejahatan
  84. Analisis Hukum Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  85. Analisis hukum terhadap aspek pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik
  86. Tinjauan hukum kejahatan perdagangan orang di Indonesia
  87. Relevansi penggunaan teknologi dalam memerangi kejahatan siber di Indonesia.
  88. Pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
  89. Pengaruh media sosial dalam tindak pidana pencemaran nama baik.
  90. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan manusia.
  91.  DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENUNTUT PIDANA TERHADAP PENYEDIA PIDANA GAMBAR ILEGAL DI PENGADILAN NEGARA KELAS I PADANG.
  92. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSADAP TINDAKAN PERAMPOKAN (PASAL 170 KUHP) (Studi Kasus di Polres Solok Nomor Perkara BP/10/V/2011/RESKRIM).
  93. STUDI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA DALAM TINDAKAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
  94. STUDI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA DALAM TINDAKAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
  95. PERAN PEMBANGUNAN NAPAS DI LEMBAGA MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH REPETISI (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Bukittinggi).
  96. PERAN PEMBANGUNAN NAPAS DI LEMBAGA MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH REPETISI (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Bukittinggi).
  97. PERBANDINGAN KEJADIAN KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN MENTAL TERHADAP ANAK DALAM UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGECUALIAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.
  98. PERBANDINGAN KEJADIAN KEKERASAN FISIK DAN KEKERASAN MENTAL TERHADAP ANAK DALAM UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGECUALIAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.
  99. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK SELURUH TUNTUTAN TERKAIT PIDANA BENDING PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG).
  100. PERKEMBANGAN NAPAS YANG DIKENDARAI MELAKUKAN PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA DI LEMBAGA MASYARAKAT KELAS IIB PARIAMAN.
  101. PERKEMBANGAN NAPAS YANG DIKENDARAI MELAKUKAN PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA DI LEMBAGA MASYARAKAT KELAS IIB PARIAMAN.
  102. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN PIDANA RINGAN DAN BESARAN DENDA DALAM KUHP.
  103. TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PEMBUKAAN BEBAN BALIK DALAM PIDANA PENCUCIAN UANG.
  104. STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP SISTEM PENUNTUTAN KASUS PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG.
  105. STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP SISTEM PENUNTUTAN KASUS PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG.
  106. PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIK NASIONAL (BNNK) KOTA DALAM AMIDAAD NARKOBA DI KOTA PADANG.
  107. BUKTI PIDANA PENCUCIAN UANG.
  108. PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS YANG MENJALANI PROSES PIDANA (STUDI PADA BADAN KEpegawaian Daerah PROVINSI SUMATERA BARAT).
  109. PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI PENUNTUTAN KASUS NOMOR : 75/PID.B/2012/PN-BT.
  110. PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PIDANA PENCUCIAN UANG.
  111. TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TINDAKAN PIDANA Pencemaran Nama Baik MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
  112. TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TINDAKAN PIDANA Pencemaran Nama Baik MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
  113. PENDAPAT HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PELANGGARAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERkara NOMOR: 10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGARA KELAS I PADANG).
  114. PENEGAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERKAIT TINDAKAN PIDANA PEMUNTAIAN MEREK DI PADANG POLRESTA.
  115. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Kasus di Yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang).
  116. PERAN PEMERIKSAAN SAKSI JPU SEBAGAI BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN MILITER (PUTUSAN STUDI KASUS NOMOR 85-K/PM I-03/AD/VII/2013).
  117. PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN DOMESTIK (Studi Pada Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai).
  118. PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN TERSADAP PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Polres Pariaman Kota).
  119. TINDAKAN KORUPSI BENTUK PENGGUNAAN KEKUASAAN DI KANTOR OLEH TIM PEMERIKSA KERJA DIKANTOR KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG (SK No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG).
  120. PELAKSANAAN PENYIDIKAN PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN.
  121. TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS PROPERTI (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satlantas Polres Sawah Lunto).
  122. Pelaksanaan Penyidikan Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Polres Padang).
  123. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INTELEKTUAL ANAK DELINKE DI LEMBAGA KOMUNITAS ANAK KELAS IIB TANJUNG PATI.
  124. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INTELEKTUAL ANAK DELINKE DI LEMBAGA KOMUNITAS ANAK KELAS IIB TANJUNG PATI.
  125. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYIDIKAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAKAN PENCURI (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman).
  126. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYIDIKAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAKAN PENCURI (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman).
  127. KERAHASIAAN BUKTI KASUS PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KOMISI DINAS KORUPSI.
  128. PERAN PENYIDIK POLISI DALAM MENCARI TERSADAP TINDAKAN PENCURI DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polres Padang Panjang)
  129. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN PIDANA PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI DALAM PENGECUALIAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat).
  130. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN PIDANA PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI DALAM PENGECUALIAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat).
  131. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN PIDANA PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI DALAM PENGECUALIAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat).
  132. LELANG KAYU RAHASIA HASIL PIDANA PERTANIAN ILEGAL DIAWASI DALAM PASAL 45 KUHAP.
  133. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PAKAIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI PADANG POLRESTA
  134. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENINGKATKAN PIDANA KEMATIAN PELAKU PIDANA MERENCANAKAN PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/PID/2006/PT. PDG).
  135. MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCIPTAAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI.
  136. PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI.
  137. PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN PENYIDIKAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BNNP JAWA TIMUR. .
  138. TANGGUNG JAWAB PIDANA GURU NASIONAL INDONESIA YANG MENYIKSA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009).
  139. TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011).
  140. PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA KAYU ILEGAL MENURUT UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PADA KEPALA NEGARA REMBANG. .
  141. FUNGSI SIDIK JARI TERHADAP TINDAKAN PERENCANAAN PEMBUNUHAN DI POLISI KOTA SIDOARJO.
  142. TINDAK PIDANA EMBEZZER DALAM JABATAN EKSEKUTIF KEUANGAN SENIOR PADA PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs).
  143. PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN, TERUTAMA BATU MANGAN (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 285/Pid.B/2012/PN. Sby).
  144. PERMOHONAN PIDANA DENDA PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGARA SUMENEP.
  145. PERMOHONAN PIDANA DENDA PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGARA SUMENEP.
  146. TANGGUNG JAWAB ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA ANAK TERHADAP ANAK (Studi Kasus No. 553/pid.B/2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya).
  147. TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS PERAMPOKAN YANG DIBERIKAN DENGAN PENYIKSAAN MENURUT KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lamongan No. PID: 372/Pid B/2009/PN Lmg).
  148. ANALISIS HUKUM TERHADAP BENTUK-BENTUK PENYAKIT NAPAS PADA LEMBAGA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo).
  149. TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012.
  150. TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELANGGARAN YANG Turut serta dalam pemalsuan CATATAN KELAHIRAN (Studi Kasus Nomor Putusan: 288/Pid.B/2011/PN.SPG). Fakultas Teknologi Industri.
  151. TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PEMBUNUHAN ANAKNYA YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).
  152. KEWENANGAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI BUKTI DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERORISME.
  153. EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
  154. Efektivitas sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  155. GAMBARAN TENTANG KEBIJAKSANAAN POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLISI.
  156. GAMBARAN UMUM KEBIJAKSANAAN POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POLISI NO.2 TAHUN 2002.
  157. TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN DALAM KEADAAN MATA UANG RUPIAH PALSU.
  158. BUKTI TINDAKAN PIDANA PERENCANAAN PEMBUNUHAN DI PERADILAN.
  159. TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS KECELAKAAN MASA LALU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN DI POLISI SIDOARJO.
  160. PENERAPAN HUKUMAN MINIMUM PADA TINDAKAN KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA.
  161. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DI DAERAH POLRES GRESIK.
  162. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 DI DAERAH POLRES GRESIK.
  163. TANGGUNG JAWAB PIDANA ORANG ATAS TINDAK PIDANA PENGaniaya TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.).
  164. FUNGSI PENYIDIK PELAYANAN NEGARA BEA DAN CUKAI (PPNS) DALAM PROSES PENANGANAN TINDAKAN PALSU PALSU KERAN CUKAI HASIL TEMBAKAU.
  165. CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
  166. TANGGUNG JAWAB ORANG YANG TERJADI PIDANA PALSU PALSU (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor: 2045/pid.B/2010/PN.Sby).
  167. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM KEJAHATAN KORUPSI.
  168. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHENTIKAN TINDAKAN PEMBUNUHAN SEHUBUNGAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN.
  169. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan dan/atau penyiksaan yang mengakibatkan meninggalnya suporter sepak bola (Putusan Studi Kasus No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan).
  170. TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENOLAK SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010.
  171. PENERAPAN KEJAHATAN MODAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988).
  172. TANGGUNG JAWAB ATAS PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor: 05-K/PMT.III/BDG/AD/I/2011).
  173. TANGGUNG JAWAB ATAS PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MILITER NOMOR: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011).
  174. PELAKU PIDANA RAHASIA KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI PENGOLAHAN PENCURI DILIHAT DARI PASAL 480 PARIS 1 DAN 2 KUHP
  175. PELAKU PIDANA KONTRAK KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DIREVISI DARI PASAL 480 PARIS 1 DAN 2 KUHP.
  176. TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PEMBUNUHAN ANAK ASLINYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).
  177. TANGGUNG JAWAB ORANG TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH INI (Studi Kasus Putusan No. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby).
  178. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHENTIKAN TINDAKAN PEMBUNUHAN SEHUBUNGAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN.
  179. PENERAPAN HAK TERSEDIA DALAM PROSES PENYIDIKAN PIDANA (Studi kasus pada tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian di Lapas Kelas II A Sidoarjo).
  180. PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP ANAK PENYAKIT NARKOBA DAN PSIKOTROPIK DI PENGADILAN NEGARA SURABAYA.
  181. TANGGUNG JAWAB PELANGGAN PENCURI TELEPON KABEL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.
  182. TINJAUAN HUKUM HUKUM PIDANA PENCURI DENGAN KEKERASAN DAN AUGMENTASI DI WILAYAH SURABAYA SK No.1836/Pid. B/2010/PN. SBY.
  183. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERSELISIHAN PENYIMPANAN PIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI.
  184. KEJAHATAN MEMALSUKAN INFORMASI RUMAH DALAM Akta CERAI.
  185. PERKEMBANGAN WADAN PENYALAHGUNA NARKOBA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo).
  186. KEKUATAN BUKTI VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN YANG LEBIH RINGAN.
  187. TANGGUNG JAWAB PIDANA ORANG YANG NEGOSIASI MOBIL DALAM STATUS SEWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 806/Pid/B/2010/PN.Sda.).
  188. PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGARA SURABAYA.
  189. PERMASALAHAN PRINSIP BUKTI MUNDUR PADA KASUS PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Pengadilan Negeri Surabaya).
  190. PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS KELALAIAN PENGEMUDI MENYEBABKAN KECELAKAAN PADA TINJAUAN HUKUM JALAN TOL ATAS UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
  191. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PIAGAM PIDANA KORUPSI SURABAYA.
  192. PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA PENEMUAN TINDAKAN PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY.
  193. Pencemaran Nama Baik Melalui Mailing List Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGARA TANGERANG Nomor: 1269/PID.B/2009/PNTNG.
  194. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PERATURAN PERJUDIAN DALAM PEMBERANTASAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN TERKAIT DENGAN PASAL 303 KUHP (Studi Kasus Nomor 323/20/Pid.By.)
  195. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PERATURAN PERJUDIAN DALAM PEMBERANTASAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN TERKAIT DENGAN PASAL 303 KUHP (Studi Kasus Nomor 323/20/Pid.By.).
  196. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERGUGAT YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 619/Pid.B/2010/PN.Sda.).
  197. PERAN PEMERIKSAAN SAKSI JAKSA SEBAGAI WAKTU BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA.
  198. Tanggung jawab pidana bagi guru sekolah dasar yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di sekolah menurut undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  199. Pertanggungjawaban pidana terhadap CS yang mengaku rasul berdasarkan hukum pidana dan undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan/atau penodaan agama.
  200. Perumusan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukum pada Pengadilan Tipikor Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
  201. Penerapan Kembali Hukum Pidana Tipikor Dalam Aspek Kepemilikan Tanah
  202. Bebasnya UD dalam kasus Tindak Pidana Korupsi terlihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  203. Menafsirkan unsur pengrusakan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai alasan yang memberatkan dalam rancangan undang-undang pidana
  204. Pertanggungjawaban pidana EB sebagai perantara dalam jual beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) KUHP.
  205. Pertanggungjawaban pidana bagi Yayasan yang menyalurkan pembantu rumah tangga di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  206. Hukuman penjara bagi pelaku anak berusia 11 tahun ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  207. Pertanggungjawaban pidana JH School atas tindakan kekerasan terhadap anak dilihat dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  208. Mempertanyakan sepertiga dan dua pertiga hukuman pidana dalam UU ITE dan harmonisasinya dalam RUU KUHP
  209. Mempertanyakan sepertiga dan dua pertiga pemberatan pidana UU ITE dan harmonisasinya dengan RUU KUHP. Dalam: Permasalahan Reformasi Peradilan Pidana Nasional
  210. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Ketidakjelasan Informasi Produk: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu
  211. Pertanggungjawaban pidana majikan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga terlihat dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  212. Pertanggungjawaban pidana Adw dan Mbzm atas penggelapan dana Koperasi Su dilihat dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  213. Tanggung jawab pidana X selaku ketua penyidik ​​dalam menangani harta pailit PT. SPI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  214. Tindak pidana pemerkosaan dan perbuatan tidak senonoh terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  215. Penerimaan biaya komitmen dalam perolehan barang tersebut direvisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juni menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  216. Pemindahan dana simpanan yang dilakukan S terlihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  217. Analisis hukum terhadap kasus tindak pidana pungli yang dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan hukum pidana.
  218. Tinjauan terhadap keberadaan lembaga pengawasan dan pengatur menurut Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan
  219. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan sikap tidak hormat akibat pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian.
  220. Penemuan hukum dalam perkara pidana adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(2). hal. 272-285. ISSN 0215 9687
  221. Tanggung jawab pidana terhadap G yang mempekerjakan dan melakukan kekerasan terhadap anak direvisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  222. Pertanggungjawaban pidana pengurus atas tindakan terhadap pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Question

  1. Apakah saya harus memilih judul yang kontroversial untuk mendapatkan perhatian?
    Jawaban: Tidak selalu. Yang terpenting adalah memilih judul yang sesuai minat, relevan dengan bidang studi, dan dapat diteliti secara mendalam.
  2. Bagaimana cara menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk skripsi hukum pidana?
    Jawaban: Pilihlah metodologi yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Metode kualitatif cocok untuk eksplorasi mendalam, sementara metode kuantitatif cocok untuk analisis statistik.
  3. Apakah saya harus memilih topik yang belum pernah diteliti sebelumnya?
    Jawaban: Tidak harus. Yang terpenting adalah kontribusi Anda dalam mengembangkan pemahaman atau memberikan sudut pandang baru terhadap topik yang sudah ada.

Akhir Kata

Semoga rekomendasi Judul Skripsi Hukum Pidana yang Mudah Dikerjakan ini bisa membantu Anda. Terimakasih telah membaca dan share artikel ini jika bermanfaat 🙂